Pekan Olahraga Nasional ke-22 pada 2028 mendatang akan diselenggarakan di dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Terkait persiapan di NTB hingga saat ini, Anggota DPR RI dapil NTB 2 (Pulau Lombok) Lalu Hadrian Irfani mengatakan kesiapan PON tersebut tergantung pemerintahan Iqbal-Dinda. "Apakah setelah dilantik nanti siap fight atau tidak," ungkapnya di Mataram, Ahad (9/2/2025).
"Tergantung kita kalau kita siap maka pemerintah pusat akan running PON di NTB 2028. Tapi kalau tidak siap ya mohon maaf pemerintah pusat akan mengevaluasi dan tentunya nanti yang namanya kita tidak siap berarti akan dipindah ke provinsi lain," terang Ketua DPW PKB NTB ini.
Ia menjelaskan terkait PON, NTB sudah mengirim masterplan. "Semua tergantung pemerintahan besok ini kalau mereka siap menganggarkan untuk PON ya bisa jalan karena tidak mungkin dibiayai seluruhnya oleh pusat. Pusat telah menyiapkan sharing anggaran dengan pemprov dan pemkab," ulasnya.
Ia menyebutkan bahwa masing-masing provinsi sudah ada porsinya. "NTT kebagian pembukaan termasuk venue dan cabornya apa saja begitu juga NTB yang kebagian penutupan masing masing punya anggaran. Prosentase nya sudah ada dalam komitmen antara KONI pusat dengan koni NTB dan NTT," sambung Wakil Ketua Komisi X ini.
Ia menyarankan kalau pemprov NTB tidak siap serta pemkab dan kota yang dijadikan tempat venue dan tempat pelaksanaan tidak siap juga maka penyelenggaraan PON tidak usah dipaksakan.
Dikatakan Irfani, hingga hari ini SK penyelenggaraan PON ke-22 belum keluar karena masterplan belum ada.
"Kita ribut dulu baru dibuat, sekarang kalau masterplan sudah ada harus dipikirkan oleh KONI dan pemprov NTB, kalau kami enggak usah diragukan karena kami terus berjuang agar PON ke-22 di NTB 2028 nanti bisa terlaksana. Tapi apakah pemprov siap menganggarkan PON dengan kondisi keuangan daerah kita saat ini," tanya Irfani pesimis.
Menurutnya, pelaksanan PON ke-22 harus dipersiapkan jauh jauh hari. "Menurut saya kita harus tegas, pemprov dan pemkab siap apa enggak sharing anggaran. Saya pesimis karena anggaran kita. Harusnya di putuskan di 2024 pada bulan Oktober apakah NTB siap," katanya.
Ia menegaskan dirinya di DPR bertahan dulu agar PON tidak dialihkan ke provinsi lain.
"Pemerintah pusat realistis melalui kemenpora tidak mungkin membiayai 100 persen. Persiapan PON ini tidak seperti apa yang dikatakan Kadispora NTB, harus melalui tahapan yang terencana dan memakan waktu serta banyak biaya. Jangan asal bilang sudah siap dan menggampangkan saja," sesalnya.(red)
Komentar0