Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) di Lombok Timur (Lotim), berakhir pada 27 Januari mendatang. Sebelum masa kerja berakhir, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lotim, melakukan evaluasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (SPJ), selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kepala Sekretariat Bawaslu NTB, Lalu Ahmad Yani yang hadir membuka acara itu mengatakan pertemuan ini menjadi penting dan strategis.
"Karena kita sadari, apa yang kita kerjakan pasti belum sempurna betul, ada saja yang kurang. Konteks pertemuan ini khususnya SPJ, di kupas habis. Termasuk membongkar dokumen SPJ yang sudah ada, sekiranya ada yang masih tertinggal untuk dilakukan perbaikan atau dilengkapi," tegasnya kepada matanusantara.com, Sabtu (11/1/2022) di Senggigi.
Ia berharap, proses evaluasi dan penyempurnaan SPJ Pilkada ini beres sebelum menjadi laporan final dan diserahkan ke Bawaslu dan Pemerintah Daerah (Pemda), secara formal berakhir pada 27 Januari nanti.
"Dalam hal pertanggungjawaban, koordinator sekretariat dan komisioner di Kecamatan, kami minta terus ada kerjasamanya. Manakala diminta sebab ada kekurangan, kami harapkan kooperatif," harapnya.
Sementara itu Koordinator Divisi (Kordiv) Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Bawaslu Lotim, Kasmayadi, mengapresiasi kinerja Koordinator Sekretariatan (Korsek) dan jajaran, sebab selama Pilkada berlangsung, terus mendukung dan bahu membahu, bekerja mensukseskan Pilkada serentak di wilayah masing-masing. Terutama masalah administrasi keuangan dan sebagainya.
"Setelah menilai dan mengukur dari proses pekerjaan selama tahapan Pilkada, terutama berkaitan pertanggungjawaban keuangan, apa yang masih kurang perlu dilengkapi kembali sebelum tanggal 27 Januari. Kami berharap, serius melengkapi apa saja kekurangan bahan pertanggungjawaban laporan tersebut,"tegasnya.(red)
Komentar0