Salah satu perwujudan dari ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari adanya perhatian pemerintah kepada keberlangsungan UMKM. Adanya pemberdayaan UMKM seperti pemberian modal, pelatihan, pemberian izin usaha bahkan difasilitasi akses pasarnya merupakan bentuk-bentuk perhatian positif terhadap keberadaan ekonomi kerakyatan. Perhatian positif demikian kiranya perlu ditingkatkan kelak di mana pasangan Luthfi-Wahid sebagai pasangan bakal calon untuk diamanahi memimpin Lombok Timur dengan semboyan mewujudkan Lombok Timur manis.
Pemberdayaan dan pembinaan UMKM terus dilakukan karena memang UMKM memerlukannya. Bagaimana pun keberadaan UMKM merupakan persoalan kompleks yang perlu terus-menerus diintervensi untuk dapat diuraikan. UMKM harus terus di pantau agar setelah bisa berdiri sedapat mungkin juga bisa naik kelas, sehingga dapat menjadi perusahaan yang lebih besar. Pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja lokal.
UMKM naik kelas Bukan hanya persoalan ukuran, tetapi juga masalah kualitas dan kapabilitas. UMKM yang naik kelas sudah mempunyai pondasi kuat, manajemen yang baik, dan bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Mereka tidak hanya menjual produk atau jasa, tetapi juga mengerti bagaimana cara mengelola bisnis, marketing, dan keuangan dengan profesional. Pepatah, Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui kiranya tepat untuk menggambarkan keberadaan UMKM naik kelas tersebut.
Bagi penulis, UMKM dapat menjadi salah satu pertaruhan kedaulatan masyarakat, bangsa bahkan negara. Maju mundurnya UMKM dapat menjadi barometer tinggi rendah nya kualitas kedaulatan. Bagaimana pun majunya ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari eksistensi UMKM-UMKM untuk menjadi penyangga ekonomi yang kuat bagi kemandirian sebuah Negara.
Semakin kuat penyangga ekonomi sebuah negara maka akan semakin rendah kebergantungannya kepada pihak-pihak luar. Semakin kuat penyangga ekonomi sebuah negara maka semakin kuat pula pengaruhnya di pentas regional dan dunia. Oleh karena itu intervensi pada usaha-usaha ekonomi kerakyatan mutlak diperlukan. Bahkan sedapat mungkin pemerintah harus mau setahap demi setahap untuk menjadikan UMKM sebagai perusahaan yang dapat mengembangkan sayap nya ke luar negeri.
Bagaimana pun keterbukaan pasar dewasa ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melebarkan sayapnya kemana pun mereka mau. Pada saat yang sama Indonesia banyak sekali "menerima" berbagai macam perusahaan dari luar negeri untuk mengisi pasar dalam negeri. Lihat saja misalnya kebutuhan rumah tangga sehari-hari, banyak berlabel merek-merek dari luar negeri, seperti dari Eropa, USA maupun Asia timur jauh (Cina dan Jepang dan Korea).
Mulai dari sabun, pasta gigi, deterjen, shampo dan lain sebagainya. Apalagi di bidang mesin, elektronik, fashion bahkan makanan juga ada label luar negeri. Fenomena-fenomena itu tentu nya menjadi catatan bagi perekonomian Indonesia. Kedaulatan yang biasanya dimulai dari kedaulatan ekonomi akan sangat sulit dicapai jika pemerintah dan semua pihak tidak bekerja keras untuk mencoba mengambil alih pasar. Tidak perlu pasar diambil alih 100 persen. Ambil saja 1 digit, lalu pelan-pelan membesar.
Tentu semua itu tergantung dari tekad dan usaha pemerintah terutama dan masyarakat UMKM selebihnya. Oleh karena kesadaran peran dan fungsi pemerintah itulah yang membuat pasangan Luthfi-Wahid menempatkan misi membangun ekonomi kerakyatan sebagai instrument kebijakannya kelak, sehingga dapat mewujudkan Lombok Timur manis. Manis terasa bagi masyarakat nantinya jika masyarakat Lombok Timur memberinya amanah. Pemahaman dan kesadaran perlunya intervensi pemerintah dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan patut dibanggakan, karena sehebat-hebatnya pemerintah jika tidak mempunyai perhatian besar terhadap usaha kemandirian masyarakat, bangsa dan negara tentu tidak akan banyak memberikan manfaat.(red)
Komentar0