Lima Tahun Pimpin NTB, Zulkieflimansyah Dinilai Ugal-ugalan

Saat Zulkieflimansyah menyeberangi Kali Dusun Sape Desa Kabul Kec Praya Barat Daya Lombok Tengah. Kali Penghubung akses pendidikan, aktivitas agama dan ekonomi masyarakat merupakan Kali penghubung 3 dusun di desa tersebut.

Komentar pedas dilontarkan H. Najamudin Mustafa, seorang anggota DPRD NTB terkait kepemimpinan Gubernur NTB 2018-2023 Dr Zulkiflimasyah yang dinilai "ugal-ugalan".

Tudingan Najamudin ini meyoroti persoalan tata kelola pemerintahan dan keuangan Provinsi NTB yang dinilai amburadul.

Pernyataan politisi asal selatan Lombok timur ini mengacu pada persoalan terjadinya eksodus besar-besaran PNS dari kabupaten yang ada di pulau Sumbawa menjadi PNS di lingkup Pemerintahan provinsi NTB selama Zulkiflimasyah menjadi Gubernur NTB.

"Boleh saja dia (Zul) membawa PNS dari kabupaten, asalkan tenaga ASN tersebut memang dibutuhkan tenaga atau keahliannya oleh pemerintah Provinsi," terang anggota Komisi I DPRD NTB itu kepada matanusantara.com, Jumat (22/4/2024).

Menurutnya beberapa orang yang saat ini menduduki jabatan eslon II tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk menduduki jabatan yang penting di OPD.

Hal tersebut menurut politisi PAN ini terlihat dari bongkar pasang jabatan yang dilakukan oleh Gubernur sendiri. Bahkan secara terang Najamudin menyebut nama-nama kadis yang dinilai asal taruh saja tanpa pertimbangan kemampuan personal yang bersangkutan.

"Baru dua tiga bulan jadi kepala dinas A dipindah ke OPD lain, ini kan menunjukkan jika penempatan PNS eksodus ini tidak memiliki analisa yang jelas soal kemampuannya bekerja di lingkup pemerintah provinsi," tambah Najamudin.

H. Najamudin memberikan contoh lain dengan menyebut jabatan istri siri Gubernur Zul tanpa melalui prosudur yang jelas dari status staf langsung naik menjadi eslon III hingga sekarang. 

"Saya belum berbicara soal pelanggaran undang undangnya ya," sentil Najam.

Hal selanjutnya yang mendasari Najamudin menyebut Mantan Gubernur NTB Dr Zulkiflimasyah "ugal ugalan" adalah buruk dan amburadulnya tata kelola kuangan pemerintah Provinsi NTB terkait tidak jelasnya dasar pembiayaan program beasiswa NTB. 

Mantan ketua DPW PKB ini menyebut anggaran program beasiswa itu "haram" karna menurut Najam anggaran beasiswa itu seharusnya diperuntukkan untuk siswa SMK dan SMA di NTB, namun secara tidak jelas dialihkan untuk program beasiswa S1 dan S2 yang sebenarnya ranah pemerintah pusat.

Lalu disebutkan juga oleh mantan Calon Wakil Bupati Lombok Timur ini jika Zul telah salah dalam menggunakan anggaran dengan membangun jalan Kabupaten di Kabupaten Sumbawa dengan APBD Provinsi NTB. 

H Najamudin mendesak penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan APBD NTB baik terkait dengan Beasiswa NTB maupun sejumlah proyek lain yang bermasalah seperti irigasi tetes di Kabupaten Sumbawa dan KLU.(ml)