Lembaga Kajian Sosial dan Politik NTB, Mi6 menilai sudah saatnya para Kepala Desa di Bumi Gora tampil di panggung Pilkada NTB 2024. Sebagai pemimpin di tingkat paling dasar, Kepala Desa memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan dinamika masyarakat. Kehadiran mereka di Pilkada 2024 bakal memberikan perspektif yang lebih akurat dan relevan.
"Banyak Kepala Desa punya cerita besar untuk diceritakan. Pilkada adalah panggungnya, dan Pilkada tahun 2024 adalah waktunya," kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, Sabtu (2/12/2023).
Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menjelaskan, hasil kajian yang dilakukan Mi6 menunjukkan, bahwa saat ini, ada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kepemimpinan lokal dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Dia mengatakan, Kepala Desa memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan dinamika lokal di tengah-tengah masyarakat. Sebuah hal yang sangat dibutuhkan seorang pemimpin daerah, karena bisa mengaplikasikan kebijakan yang lebih sesuai dan responsif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.
Didu menjelaskan, khalayak di NTB tahu persis, bahwa banyak Kepala Desa telah memiliki kepemimpinan yang teruji. Memimpin sebuah desa dengan dinamika yang tinggi, adalah ujian kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya bagi mereka.
Didu tak ingin menyebut nama mereka satu persatu saat ini. Namun, yang sudah pasti, mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode ini menegaskan, para Kepala Desa tersebut memiliki nama yang harum lantaran telah membawa kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi lokal, kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan.
"Kepala Desa-Kepala Desa brilian ini mengingatkan kita bahwa pembangunan yang berkelanjutan dimulai dari akar rumput. Karena itu, sudah waktunya mereka membawa semangat kearifan lokal ke panggung yang lebih besar," ucap Didu.
Ditegaskannya, dengan pengalaman memimpin di tingkat desa, Kepala Desa yang maju sebagai calon kepala daerah bakal membawa visi yang lebih dekat dan solusi yang lebih akurat untuk masyarakat dan daerah. Dia memberi contoh, bagaimana seorang Kepala Desa begitu getol menjaga kearifan lokal dan identitas kultural yang kuat di desanya. Hal seperti ini kata Didu, akan sangat penting untuk memelihara warisan budaya dan nilai-nilai lokal dalam konteks pembangunan yang seringkali cenderung mengglobal.
Ada juga Kepala Desa yang sangat intens memperjuangkan akses dan sumber daya yang lebih besar untuk desa yang dipimpinnya. Seperti misalnya pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor kunci lainnya, yang kesemuanya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tentu saja, untuk bisa maju dalam Pilkada, salah satu pintu yang harus dimiliki oleh Kepala Desa adalah melalui partai politik selain melalui jalur perseorangan. Berdasarkan kajian Mi6, PDI Perjuangan menjadi partai politik di NTB yang membuka jalan dan peluang besar bagi Kepala Desa untuk tampil di panggung Pilkada. Hal yang akan menjadikan PDIP NTB sebagai pelopor atau meminjam istilah bahasa Prancis, menjadi Avant Garde, lantaran memilih langkah yang out of the box atau tidak lazim sebagaimana partai politik.
Rekam jejak hubungan baik antara para Kepala Desa di NTB dengan PDIP memang sudah terentang sangat lama. PDIP memiliki kesadaran yang dibangun sejak zaman Bung Karno, bahwa desa kuat akan melahirkan Indonesia yang maju dan berdaulat. Itu sebabnya, dalam Rakernas PDIP Tahun 2023, digagas langkah bagaimana agar desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat.
PDIP juga menunjukkan konsistennya memperjuangkan nasib desa menjadi lebih baik. Dan langkah tersebut dilakukan partai yang dipimpin Prof. Hj Megawati Soekarnoputri ini, bukan demi kepentingan politik praktis atau kepentingan elektoral. Namun, karena sepenuhnya menyadari peran dan potensi penting yang dimiliki desa. PDI Perjuangan sadar desa menjadi benteng budaya, sehingga partai berkelir merah ini berkewajiban mengembangkan satuan wilayah pemerintahan paling dasar tersebut.
Baru-baru ini pula, Sekretaris Jenderal PDIP telah mendaulat H Rachmat Hidayat sebagai duta para Kepala Desa di NTB. Sebagai duta para Kades tersebut, tugas Rachmat adalah memastikan suara para kepala desa didengar dan kepentingan masyarakat desa terwakili di tingkat pusat.
Karena itu, Didu melihat, bagaimana telah terbangun hubungan yang sangat erat dan dekat antara masyarakat desa, para Kepala Desa, dengan PDI Perjuangan. Itu mengapa, Rachmat Hidayat dalan menjalankan sejumlah kegiatan kemanusiaan dan penyaluran program aspirasinya sebagai Anggota DPR RI, pasti ada rekam jejak keterlibatan para kepala desa dalam aksi kemanusiaan tersebut.
Didu juga tahu, bahwa para Kepala Desa di NTB tidak pernah sungkan menghubungi langsung Rachmat Hidayat, untuk meminta bantuan jika ada permasalahan yang sedang dihadapi warganya. Mereka meminta bantuan kursi roda untuk masyarakat penyandang disabilitas. Mereka meminta bantuan untuk pembangunan ruang kelas pesantren. Ada pula permintaan bantuan untuk rumah ibadah, dan aneka rupa permintaan bantuan demi berbagai kebutuhan masyarakat yang mendesak. Dan atas berbagai permintaan tersebut, tak sekalipun Rachmat Hidayat menolak. Bahkan, menyanggupinya dengan sepenuh hati.
Menurut Didu, apa yang terjadi antara PDIP dan para Kepala Desa di NTB tersebut, menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara partai politik dan kepala desa. Dan di era demokrasi saat ini, hal tersebut kata Didu, adalah fondasi yang kokoh bagi kemajuan masyarakat. Dengan bekerja bersama, PDIP dan Kepala Desa telah menciptakan sinergi yang mengarah pada pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. PDIP memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya, sementara Kepala Desa menjadi pelaksana yang efektif di lapangan.
”Hubungan baik dan erat antara PDIP dan Kepala Desa ini rupanya bukanlah hanya tentang kekuasaan belaka. Tetapi lebih dari itu. Ini adalah hubungan tentang pelayanan kemanusiaan dan keberlanjutan," tandas Didu.(red)
Komentar0