Adalah Ahmad Amrullah seorang kader PDIP Perjuangan Lombok Timur bersama seorang kontraktor yang proyeknya belum dibayar hingga saat oleh Pemprov NTB, beberapa hari lalu mendatangi pendopo Gubernur NTB menyampaikan aspirasi dengan melakukan aksi simbolik menggembok mobil dinas Gubernur. Namun hal tersebut gagal dilakukan karna tak satupun mobil dinas yang dimaksud terparkir di halaman pendopo.
Hingga akhirnya Ahmad Amrullah menginisiasi bersama beberapa kontraktor yang proyeknya belum dibayar tersebut berencana melakukan kemah di pendopo.
Kegigihan Ahmad Amrullah dalam memperjuangkan para Kontraktor menagih haknya inilah yang mendapat apresiasi tinggi dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok timur Ahmad Sukro.
Kepada Lomboktrend.com, Ahmad Sukro menyatakan bahwa hal yang ia lakukan sebagai pribadi dan Ketua terlepas dari semua sudut pandang kaum pembela Pemprov NTB alias Gubernur. Hal seperti ini adalah hal yang biasa namun harus disikapi dan ditelaah secara positif bukan disangkutpautkan kesana-kemari.
"Kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang kemudian menggeser maksud baik kader kami dan malah menyerang partai dan keberadaan anggota dewan," sesalnya seraya menyakini para pihak ini secara tidak sadar mengajak kita membangun pemerintahan daerah yang anti keritik.
Seharusnya ujar dia, pemerintah daerah berterima kasih kepada siapapun itu, mau kader partai politik ataupun aktivis yang mau mengeluarkan pikiran dan suaranya untuk memberikan masukan-masukan positif dan mengingatkan, baik itu tentang hutang pemerintah daerah maupun hal lainnya yang sifatnya membangun.
"Bukan sebaliknya seperti kekanak kanakan dengan balik menggoreng isu yg tidak konstruktif. Ini justru menunjukkan kesan seakan-akan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya justru anti kritik. Nagih hutang kok dibilang politis, aduh," sambung pria ramah ini, Minggu (7/5/2023).
Ia yakin pemerintah daerah dalam hal ini DR Zulkieflimansyah selaku Gubernur adalah orang yang cerdas.
"Tentu gubernur selaku kepala daerah harusnya lebih faham bahwa apa yang dilakukan kawan-kawan kontraktor semata-mata sedang memperjuangkan hak mereka, karena semangkin lama hak-hak mereka dipenuhi tentu akan menyusahkan dan mematikan perputaran keuangan usaha mereka. Bayangkan saja beratnya para kontraktor ini menyelesaikan beban pekerjaan mereka. Vendor-vendor pemasok bahan baku projek yang harus dibayar, keringat tukang dan buruh yang harus diselesaikan segera, gaji karyawan yang harus di penuhi. Belum lagi beban pembiayaan yang harus diselesaikan sebelum jatuh tempo," ungkapnya.
Semua itu tentu hal-hal berat yang sedang dihadapi oleh para kontraktor di tengah penundaan pembayaran kontrak pekerjaan mereka yang cukup lama.
"Tentu semua itu juga harus dipikirkan oleh kepala daerah karena itu juga menyangkut perputaran roda ekonomi daerah. Masak sih seorang doktor malah ekonom nasional sekelas Pak Gub ini menelan mentah-mentah masukan-masukan yang menyesatkan dari para pembisiknya. Aneh saja yang dibisikin ken ilmunya lebih tinggi dari pada pembisik," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah merasa berang dengan kelakuan para kontraktor itu. Ia bahkan menyebut hal itu sangat tendensius dan politis sehingga perlu diberi penjelasan.
"Tapi krn sangat tendensius dan sdh sangat politis, perlu juga nampaknya di kasih sedikit penjelasan agar tidak di goreng ke sana kemari utk tujuan yg sifatnya sangat politis. Tapi krn memang th politik, ya di maklumi saja lah :)," tulisnya di laman fesbuknya.(red)
Komentar0