MATARAM - Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai Kemesraan Politik antara Partai Gerindra NTB , PDIP NTB dan Partai Golkar NTB diprediksi akan tetap berlanjut hingga Pilkada Serentak di NTB 2024. Saat ini publik di NTB sudah melihat kemesraan hubungan politik ketiga Parpol yang sudah satu kemestri, saling memahami maksud untuk menyongsong koalisi strategis dalam gelaran Pilkada 2024.
Ibarat *Three Musketeers*, PDIP NTB, Golkar NTB dan Gerindra NTB sudah membuktikan power politiknya dalam merespon dinamika politik yang ada di NTB. Misalnya dalam perubahan AKD ( Alat Kelengkapan Dewan ) di DPRD NTB, ketiga Parpol tersebut plus Parpol lain di luar parpol koalisi penguasa daerah ,berhasil merubah struktur susunan kepemimpinan AKD tanpa perlawanan yg berarti dari Parpol koalisi Penguasa.
Akibatnya secara Politik, Mi6 mempredikai akibat *insiden politik* ini akan merepotkan Pemerintahan Zul Rohmi ketika harus berurusan untuk mendapatkan legitimasi Politisi oposisi Udayana yg menguasai secara sistematis unsur-unsur pimpinan AKD tsb.
"Dalam konteks Politik Lebih luas, diakui atau tidak , usai pertemuan tiga pucuk pimpinan Parpol yakni Mohan Roliskana dan H Bambang Kristiono di kediaman H Rachmat Hidayat merupakan sinyal yang kuat sekaligus test the water tiga parpol itu untuk berjalan seiring dan searah untuk makin menguatkan politik kemanusiaan," Kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH kepada Media, Sabtu ( 21/5/2022)
Menurut pria yang akrab disapa didu ini menambahkan apabila kemesraan ketiga Parpol ini tetap berlanjut hingga Pilkada serentak 2024 , maka dipastikan akan ada *sharing power politik* dlm konstestasi Pilkada serentak di NTB, November 2024 mendatang.
"Dukungan PDIP NTB untuk Rannya Agustyra Kristiono sebagai Calon DPD RI yang juga Puteri tercinta Petinggi Gerindra yakni H. Bambang Kristiono harus dimaknai sebagai upaya untuk saling membesarkan dan saling memanusiakan secara politik," terang didu.
Lebih jauh didu mengulas langkah awal PDIP NTB yang mengusung Rannya Agustyra Kristiono sebagai sinyal awal membangun pondasi awal menuju sharing power politik dalam arti yang sesungguhnya," ujar didu.
Didu menyakini dengan kapasitas dan performance yang dimiliki ketiga tokoh parpol itu akan sulit *mencla mencle* dan tidak konsisten pada apa yang telah digagas meskipun sebatas obrolan tidak resmi.
"Kabarnya paska pertemuan tiga tokoh di PM 15, ketiga tokoh parpol itu aktif berkomunikasi secara intensif untuk membahas dinamika sosial dan politik yang berkembang di NTB every day," ungkap didu.
*Platform dan Mapping Kekuasaan Politik*
Terkait Platform politik menuju Pilkada serentak di NTB 2024 yang tinggal 2 tahun lagi yang perlu digarisbawahi disini adalah bagaimana ketiga parpol itu yakni PDIP , Golkar dan Gerindra mampu menemukan formula politik yang pas terkait sharing power politik disetiap wilayah dikabupaten/kota di NTB.
"Secara mapping Politik, ketiga parpol tsb memiliki wilayah kekuasaan politik berdasarkan hasil konstetasi pileg dan pilkada sblmnya. Misalnya , kota mataram, Walikota dipegang Golkar yakni Mohan Roliskana dan Ketua DPRD kota Mataram dipegang Golkar yakni Didi Sumardi. Peroleh Kursi Golkar di Pileg 2019 yakni 9 Kursi. PDIP NTB 5 Kursi dan Gerindra 6 Kursi," ujarnya.
Sementara itu utk Lombok Tengah baik Kepala Daerah dan Ketua DPRD Loteng dipegang oleh Kader Gerindra yakni Pathul Bahri dan M. Tauhid. Demikian juga untuk Kabupaten Sumbawa Barat , baik Bupati dan Ketua DPRD KSB dijabat oleh kader PDI Perjuangan yakni Musyafirin dan Kahar.
Lebih jauh didu menambahkan ketiga contoh wilayah kekuasaan politik yang dipegang parpol tersebut setidaknya akan menjadi pijakan untuk menentukan sinergitas menuju Pilkada NTB 2024, termasuk di kabupaten lain maupun Pilgub NTB. Tentu dengan tetap mengacu pada hasil perolehan kursi pileg 2024 sebagai tolok ukur utama menentukan posisi tawar untuk papan satu dan papan dua.
"Mi6 menyakini apabila koalisi taktis dan strategis ketiga Parpol ini terjadi akan menyederhanakan prosedur dan pengambilan keputusan politik lebih cepat, simple dan efisien dari sisi waktu, beaya maupun kepastian politik. mengingat ketiga tokoh parpol tersebut memiliki decision maker yang kuat," kata mantan eksekutif daerah Walhi NTB dua periode ini.(km)
Komentar0