Raker Komisi V DPR RI bersama KemendesPDTT hari ini, Senin tanggal 30 Mei 2022, memiliki agenda pembicaraan awal anggaran KemendesPDTT untuk TA 2023. Pada kesempatan tersebut Menteri Desa PDTT memaparkan hal-hal yang kan menjadi prioritas kementeriannya pada tahun 2023, diantaranya adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, mendorong pemulihan dunia usaha, percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk air minum dan sanitasi, dan beberapa prioritas lainnya. Demikian diungkap anggota DPR-RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama alias SJP kepada media ini, Senin (30/5/2022).
Dikatakannya, menanggapi paparan terkait anggaran KemendesPDTT TA 2023 tersebut, FPKS meminta agar Dana Desa perlu dinaikkan kembali pada tahun 2023, setelah sebelumnya menurun Rp 71,85T (2021) ke Rp 68 T (2022). FPKS juga meminta KemendesPDTT untuk memperhatikan aspek manajerial dalam hal pengelolaan keuangan desa, sebab hal tersebut sangat berpengaruh pada efektivitas anggaran.
"FPKS melihat terlalu banyak K/L yang mengintervensi pengelolaan keuangan desa sehingga Kades sulit membuat program. Sebagai contoh adalah Kemenkeu yang mengatur sampai ke program padahal seharusnya hanya mengatur secara administrasi saja. FPKS meminta agar dalam rapat koordinasi kabinet disampaikan bahwa kewenangan mengatur program hanya di KemendesPDTT saja. Contoh kongkrit adalah Perpres 104 yang memaksa untuk menyeragamkan prosentase anggaran BLT Dana Desa. Padahal sebaran penduduk miskin tidak sama di setiap desa, sehingga seharusnya anggaran BLT Dana Desa diserahkan ke masing-masing desa namun dengan metoda pertanggungjawaban yang jelas. Dengan fleksibilitas untuk merancang anggarannya sendiri maka desa-desa yang sudah maju dapat fokus dalam melaksanakan pembangunan desa," paparnya.
FPKS juga meminta KemendesPDTT untuk turut memperhatikan problem utama indonesia terutama di pedesaan, seperti masalah sanitasi dan air bersih. Dimana saat ini Indonesia sendiri masih sangat tertinggal dari banyak negara tetangga ASEAN di sektor sanitasi dan air minum.
"Menurut data Joint Monitoring Program (JMP) WHO-Unicef pada tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah untuk wilayah ASEAN terkait akses sanitasi aman dan air minum aman. Terkait perbaikan infrastuktur dasar ini FPKS meminta KemendesPDTT dapat bekerjasama secara erat dengan KemenPUPR," pungkasnya.(red)
Komentar0