Langkah Presiden Jokowi yang membagun Mandalika, adalah wujud nyata dari langkah Presiden Jokowi yang sedari awal memang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Lewat pemerataan pembangunan, seperti infrastruktur, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di tiap wilayah.
Presiden Jokowi kata Rachmat kepada media ini Senin (14/2/2022), telah berusaha keras, berjuang keras, mengembalikan watak asli pembangunan Indonesia. Bukan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi belaka. Namun, bertumpu pada pemerataan karena pertumbuhan ekonomi.
“Presiden Jokowi tahu persis, tanpa pemerataan, akan terjadi ketimpangan. Baik itu ketimpangan kaya dan miskin atau juga ketimpangan antarwilayah yang akan menyebabkan ketidakadilan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Itu sebabnya, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini mengemukakan, semenjak mulai memimpin Indonesia, Presiden Jokowi membangun infrastruktur tidak di Jawa saja. Melainkan membangun infrastruktur dari daerah di seluruh Indonesia.
“Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan tidak lagi Jawa sentris. Tapi Indonesia sentris,” kata Rachmat.
Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas seperti NTB, kebijakan pembangunan Indonesia Sentris tersebut adalah berkah. Sebab, jika hanya mengandalkan anggaran pembangunan daerah, sudah pasti tak akan mampu. Sebagai contoh. Tahun lalu saja, Pemprov NTB bahkan harus berhutang hingga Rp 750 miliar. Hal yang belum pernah terjadi di periode-periode kepemimoinan sebelumnya. Pengembalian pinjaman itu kini sudah harus mulai dicicil sedikitnya Rp 150 miliar setiap tahun dengan pemotongan Dana Alokasi Umum untuk NTB. Pengembalian utang akan berlangsung selama delapan tahun. Belum lagi pada saat yang sama, sedikitnya Rp 229 miliar proyek tak bisa dibayarkan meski telah tuntas dikerjakan oleh kontraktor. Hal yang menunjukkan bagaimana keterbatasan keuangan Pemprov NTB.
Kini, berkat keberpihakan Presiden Jokowi untuk NTB, Bumi Gora pun memiliki pusat pertumbuhan ekonomi baru di Mandalika. Dari satu kali event MotoGP saja, NTB bisa memperoleh keuntungan ekonomi yang mencapai Rp 500 miliar. Untuk tahap pertama, Lombok akan menjadi tuan rumah MotoGP selama sepuluh tahun ke depan, yang berarti sampai 2032.
Keuntungan ekonomi yang hingga setengah triliun tersebut telah menjadikan ekonomi NTB menjadi bergairah. Usaha kecil dan menengah kembali bergairah berproduksi. Badan Usaha Milik Desa memiliki kepastian pasar untuk menjual produk mereka. Hal yang membuka jalan untuk menghadirkan kemandirian ekonomi bagi desa. Pun juga pengusaha perhotelan, restoran, transportasi, dan seluruh usaha jasa lainnya yang tak ketinggalan mendulang berkah. Untuk MotoGP pada 18-20 Maret mendatang, sedikitnya akan hadir 100.000 penonton.
Begitu juga lapangan kerja. Paling tidak kini telah tersedia 11.000 lapangan kerja di Mandalika. Tentu masih akan terus bertambah. Kelak, jika pengembangan kawasan Mandalika telah tuntas, lokasi ini sedikitnya akan membuka lapangan kerja bagi sedikitnya 300 ribu orang. Khusus kawasan ini saja, ditargetkan akan mendatangkan tak kurang dari dua juta wisatawan mancanegara dalam setahun.
Keuntungan tentu saja juga dinikmati pemerintah daerah. Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid mengemukakan, keberadaan Mandalika telah memberi sumbangsih besar untuk pembangunan Lombok Tengah. Dia memberi contoh. Dengan keberadaan Mandalika, Pendapatan Asli Daerah Lombok Tengah kini melonjak. Jika sebelumnya hanya berkutat pada Rp 219 miliar. Maka mulai tahun 2022 ini, Pemkab Loteng menargetkan PAD menjadi Rp 315 miliar dengan penambahan terbesar bersumber dari kawasan Mandalika.
Karena itu, mewakili masyarakat di Lombok Tengah, dirinya juga menyampaikan terima kasih untuk Presiden Jokowi. Pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi di Mandalika, telah menjadikan mimpi masyarakat Lombok Tengah menjadi nyata.
“Dream comes true,” kata Tauhid.(red)
Komentar0