Mataram, - Lima orang oknum yang mengaku anggota LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) NTB melakukan intimidasi kepada bendahara dan kepala tata usaha (KTU) di SMKN 8 Mataram, Kamis, 30 April 2020 di sekolah setempat.
Dugaan intimidasi ini menuai kecaman dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB. Pasalnya, sikap intimidasi sambil bersuara keras dengan menunjuk-nunjuk semua guru yang ada di sekolah hanya sekadar meminta data penggunaan dana BOS, dirasa tidak beradab.
"Jujur, kelakuan lima orang oknum anggota LSM LIRA itu memalukan dan tidak beradab. Kami kecam tindakan intimidasi apapun pada lembaga pendidikan (sekolah)," tegas Ketua IGI NTB Ermawanti pada wartawan, Kamis, 30 April 2020 di Mataram.
Erma mengaku, tindakan memaksa sambil menunjuk-nunjuk sudah terkategori sikap premanisme. Menurut dia, hingga kini, bendahara sekolah masih trauma atas sikap LSM LIRA itu. Sehingga, karena takut, ia lantas memberikan data-data yang dibutuhkan oknum LSM itu. Padahal, data itu bersifat internal.
"Kami minta aparat penegak hukum melacak keberadaan kelima anggota LSM itu. Sikap mereka yang meminta data penyerapan dana BOS yang masih proses verifikasi internal jelas sangat meresahkan," tegas dia.
Erma menduga sangat mungkin oknum LSM ini juga melakukan praktek serupa di sekolah lainnya.
"Kalau lihat dari tampangnya tadi saat saya datang, saya sudah curiga jika mereka itu penipu, karena aneh masak LSM bawa nama pak Sekda dan pejabat lainya saat ditanya soal identitas dan surat tugasnya," ucap Ermawanti.
Ia menekankan, IGI NTB menyayangkan ulah oknum LSM ini sebab bisa mencoreng keberadaan LSM lain yang benar-benar bekerja sesuai prosedur mendampingi masyarakat.
Sementara itu, Kepala SMKN 8 Mataram, Nengah Istiqomah SPd menjelaskan, para oknum LSM itu mendatangi sekolah dan bertemu dengan bendahara sekolah dan KTU yang semuanya perempuan.
Mereka meminta berkas dan data terkait BOS di sekolah itu. Usai mendapatkan berkas dan data, kelima oknum kemudian menemui Kepala Sekolah.
"Saat bertemu saya lihat kok ada berkas sekolah, sehingga saya tanya dapat dari mana karena tanpa seizin saya. Nah mereka malah marah dan menunjuk dengan nada kasar," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya juga sempat menanyakan surat tugas para oknum itu.
"Yang jadi pertanyaan kami, apakah LSM punya kewenangan seperti itu. Padahal dalam oengawasan sudah ada institusi pemerintah yang berwenang. Lalu harus bagimana kami menyikapi LSM yang seperti ini?," tukasnya. (red)
Komentar0