HKTI Tekankan Peningkatan Hasil Pertanian dengan Teknologi

Mataram, - Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Moeldoko menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI NTB dengan PT Shriram Seed Indonesia dan launching benih jagung hibrida HKTI-1 yang digelar di Mataram, Sabtu (30/11).

"Saya sangat setuju dengan pak Gubernur, kapasitas daerah dan nasional perlu ditingkatkan. Sumber daya kita sangat luar biasa, tapi sayang kapasitas ini tidak dikelola dengan bagus sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama, kita harus menempatkan HKTI sebagai jembatan antara teknologi dengan para petani," papar Moeldoko.

Kepala Staf Presiden ini mencontohkan penerapan teknologi dalam pertanian seperti hasil benih jagung Hibrida 1 hasil olahan HKTI untuk meningkatkan produksi. Persoalan managemen juga menjadi masalah, sehingga kata dia petani tidak bisa menghitung dan mengevaluasi hasil pertanian yang dipanen.

Sebelumnya Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam sambutannya menekankan agar HKTI tidak ikut-ikutan membela petani namun tak paham apa yang akan dilakukan.

"Harus tau bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan meningkatkan produktifitas, untuk itulah peranan industrialisasi sangat penting bagi dunia pertanian, peningkatan jumlah tenaga kerja tani tidak bisa meningkatkan hasil pertanian, petani tradisional harus harus dibarengi dengan teknologi," terang Gubernur.

Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat HKTI NTB Rumaksi mengatakan memilih kerjasama dengan PT Shriram Seed Indonesia karena perusahaan itu bersedia mentransfer teknologi untuk HKTI.

"Alhamdulillah walaupun di musim kemarau kita susah namun 6 hektar berhasil dikembangkan embrio hibrida dua yang dihasilkan atas kerjasama HKTI dengan Shriram yang saat ini telah kita kembangkan di Sumbawa," ujarnya.

Rumaksi juga menyorot nasib yang hanya dijadikan isu jualan politik. Ia menyayangkan petani selalu menjadi korban kebijakan.

"HKTI hadir agar masyarakat petani khusunya bisa merasakan keadilan dan kemakmuran, karena kebijakan pemerintah sepenuhnya belum menyentuh," tutupnya.(red)