MALANG, - Selain dikenal sebagai tempat wisata konvensional, NTB dikenal dengan brand halal tourism (pariwisata halal). Gebrakan pariwisata halal dicetuskan oleh TGB HM Zainul Majdi 2015 silam. Terbukti, hadirnya wisata halal sanggup memperluas pariwisata di Pulau Lombok.
Hal ini dipaparkan oleh TGB dalam Internasional Confrence On Halal Innovation, Engineering, and Science (ICOHTES) di Hotel Sahid Montana II, Kota Malang.
Acara yang digelar oleh UIN Sunan Maliki Malang ini menghadirkan pembicara asal Indonesia,Thailand, dan Malaysia.
Diantara yang hadir Prof. Dr. Pakorn Priyakorn dari Thailand, Prof. Dr.Nangkula Utaberta dari Malaysia
TGB mengatakan, halal tourism butuh ditopang political will. Bila keinginan politik ini berjalan, maka seperti di Korea Selatan menghadirkan pariwisata nyaman bagi muslim travel.
"Dari masjid hingga restoran membuat nyaman wisatawan muslim. Ini belum dijumpai di Indonesia," katanya, Rabu (30/10).
Doktor ahli tafsir Alquran ini meyakini, beberapa tahun ke depan Indonesia menjadi acuan ketika bicara industri halal.
"Pariwisata halal tak akan mengganggu wisata konvensional yang telah ada," bebernya.
TGB membagi cerita asal mula NTB khususnya Pulau Lombok dikenal dengan wisata halalnya. Sekitar Tahun 2014 berjumpa dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya. Kemudian Menteri Pariwisata mengajukan pertanyaan, berani atau tidak Pulau Lombok mendeklarasi diri sebagai destinasi halal. Sebelumnya oleh Arief Yahya pertanyaan ini sudah ditanyakan ke banyak Gubernur, hanya saja para Gubernur belum ada yang sanggup.
"Saya jawab NTB akan mendeklarasikan diri sebagai destinasi halal," terang Ketua Tanfidyah Pengurus Besar Nahdlatul Wathan ini.
Selanjutnya, kata TGB, ia mulai mengumpulkan jajarannya di Pemprov NTB. Kemudian mencari acuan terkait halal tourism. Setelah mencoba menelusuri berbagai sumber, kesimpulannya belum ada acuan mengenai wisata halal.
"Baru mulai untuk berjalan, dengan konsep yang disusun. Afirmatif action," terangnya.
TGB mengurai, ketika ide wisata halal ini disampaikan ke pelaku pariwisata, ada beberapa keluhan. Diantaranya soal sertifikasi halal. Ada persepsi kuat itu adalah akan memperbesar biaya produksi. Urusan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari hitung-hitungan produksi.
"Akhirnya urusan sertifikasi halal ini diambil alih oleh daerah. Kami berjumpa dengan BPPOM dan MUI, kemudian daerah memberikan uang sekian miliar untuk mendukung sertifikasi halal," urainya.
"Ada kehendak baik yang bertaut antar pihak ini yang kemudian memudahkan," sambungnya.
Cucu Pahlawan Nasional TGKH Zainuddin Abdul Madjid ini menyebut, langkah wisata halal ini menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Menjadikannya sebagai subjek kebijakan, bukan pada ranah mahdoh.
"Ibadah mahdoh ini urusan privat, jadi seperti urusan salat atau mengaji tidak saya masukkan dalam kebijakan. Kita sedang menghadirkan Islam yang kemanfaatannya dirasakan. Termasuk pula mengkonversi Bank NTB menjadi bank syariah," lanjutnya.
Lebih lanjut, cara ini bagian dari menghadirkan Islam di ruang publik yang diprioritaskan. Manfaatnya dirasakan muslim dan non muslim. Satu tahun setelah sertifikasi selesai, pemilik restoran non muslim datang, mereka mengaku memiliki segmen pasar baru.
"Memproses ini tak hanya sebagai bentuk pengembangan ekonomi. Ini satu medium untuk menghadirkan wajah Islam," kata TGB.
Terbukti dari data kualitatif dan kuantitatif, pasca 2015 setelah halal destination kunjungan wisata naik 190 persen. Data spesifik menunjukkan berbagai indikator yang dihadirkan Pemprov NTB memberi kontribusi 70 persen dari segmen halal tourism. Pariwisata halal bukan hanya soal kesejahteraan dan devisa besar. Atau melahirkan ekonomi baru.
"Tetapi di sisi lain melahirkan satu kesempatan mempromosikan Islam," tandasnya.
TGB menyebut, saat di beberapa negara banyak peperangan, destruksi berlangsung luar biasa. Ada bagian lain di dunia yang memiliki karakter keislaman yang kental moderasi islam atau wasathiyyah. Dengan mengembangkan pariwisata halal, membuka pintu Indonesia bagi traveler muslim untuk datang ke asia tenggara.
"Mereka melihat wajah Islam Indonesia dengan derajat kemajemukan, dengan karakter keislaman wasathiyyah bisa menyatu dan nyaman sebagai bangsa," tambahnya.
Salah satu peserta seminar, Fauziah menanyakan tahapan dalam menyusun wisata halal. Kota Malang, Kabupaten Malang, maupun Kota Batu tengah menyusun konsep wisata halal. Termasuk soal tingkat persaingan dengan pariwisata konvensional.
TGB menjelaskan, pariwisata halal tidak merusak pariwisata konvensional. Ibaratnya menambah segmen baru. Saat memulai, diyakini ini aktivitas yang baik.
"Saya orang yang yakin kedua pola pariwisata berjalan bersama dengan tata kelola yang baik akan ada keberkahan dan kemanfaatan. Ukuran pariwisata akan membesar," jelasnya.
Ditambahkan, era otonomi daerah membuat ada keluangan regulasi. Daerah ada kewenangan untuk membuat terobosan. Termasuk dalam hal pariwisata.
"Kita ada peluang untuk membuat sesuatu yang beda," tandasnya.(tgb.id)
#tuangurubajang
#moderasiislam
#islamwasathiyyah
#halaltourism
Komentar0