Mataram, - Saat ini proses pemilihan calon Sekda NTB telah memasuki tahapan "tiga besar", namun hingga detik ini belum ada informasi nama-nama siapa saja yang telah masuk tiga besar tersebut. Sebelumnya terjadi polemik dikalangan pengamat apakah informasi nama-nama yang masuk "tiga besar" calon Sekda itu perlu diumumkan atau tidak.
Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 bekerjasama dengan Lombok Global Institut menggelar diskusi lanjutan soroti "Sekda Idola NTB" di Mataram, Kamis (31/10) yang diikuti puluhan kalangan dari aktivis, akademisi, tokoh pemuda dan masyarakat serta elemen lainnya.
Hadir sebagai Keynote Speaker Mantan Sekda NTB HM. Nur dan narasumber lain yakni Dosen IPDN Jatinangor H. Lalu Wildan, Dr. Asrin (Akademisi), Karman (Aktivis).
Mantan Sekda NTB H. Muhammad Nur mengatakan jabatan Sekda adalah jabatan karir bukan jabatan politik.
"Kehadiran seorang Sekda itu harus netral dan terbebas dari segala kepentingan," kata Mantan Sekda NTB HM. Nur saat menyampaikan sosok sekda ideal dengan tiga fungsinya yakni sebagai administrator pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di acara diskusi lepas "Sekda NTB Idola" di Mataram, Kamis (31/10).
Pria Kelahiran Kabupaten Bima ini juga pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten di Timor Timor saat usia 32 tahun.
Tidak jauh berbeda dengan HM. Nur, Dosen IPDN Jatinangor H. Lalu Wildan mengatakan Sekda merupakan posisi yang sangat strategis dalam membantu gubernur dan wagub untuk menjalankan visi misinya.
"Sekda harus memiliki kelebihan dibanding pembantunya yang lain, kalau menyebut sesuatu yang ideal sangat susah. Dari 5 calon Sekda itu mau tidak mau harus dipilih yang terbaik," ungkapnya.
Ditambahkannya posisi Sekda menjadi posisi pembina kepegawaian, Sekda mengawal kepentingan nasional jadi ujarnya Mendagri menentukan siapa yang akan menjadi Sekda.
"Sebagai pembina kepegawaian pertama Sekda harus netral terlepas dari kepentingan kelompok dan kepentingan politik. Sekda menjadi jangkar netralitas. Pertanyaannya apakah panitia seleksi itu paham dengan itu, apakah paham dengan kebutuhan-kebutuhan itu," terangnya.
Ia menegaskan Sekda harus bekerja tegak dalam kondisi yang abu-abu, harus mempunyai kemampuan khusus dalam penyiapan pengembangan pegawai.
"Tidak boleh jadi tukang ketik dalam penentuan pegawai, karena harus mengawal netralitas dan pengembangan pegawai," sambungnya.
"Sekda harus terus membangun jaringan dengan pemerintahan pusat, lembaga lembaga negara dan kementerian, orang yang pintar dan jujur belum tentu memiliki kemampuan. Syukur-syukur memiliki ketiganya," pungkasnya.(red)
Komentar0