Giri Menang, - Kepala BPK RI Perwakilan NTB Herry Purwanto mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada. Selama tiga tahun berturut-turut seluruh entitas di NTB mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Dari tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK di NTB tahun sebelumnya, NTB melebihi target rata-rata nasional. Di sini entitasnya semuanya melebihi 88 persen," ungkap Herry usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 se-NTB di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Senin (27/5).
Namun, lanjut Herry, masih ada beberapa hal yang hingga saat ini masih menjadi catatan dan harus ditindaklanjuti. Beberapa temian tersebut antara lain, terkait aset seperti sertifikasi, kepemilikan, pinjam pakai pihak lain dan lainnya. Kemudian terkait ketidaktepatan penganggaran misalnya belanja modal yang dianggarkan di barang jasa, kemudian realisasi belanja barang jatdkyang tidak sesuai ketentuan, dan beberapa hal lainnya.
"Kami BPK Perwakilan NTB mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah dan pengawasan dari DPRD sehingga meraih WTP. Namun kedepan kami meminta agar komunikasi dengan pimpinan harus lebih baik lagi sehingga penyusunan perencanaan bisa lebih baik lagi," tambahnya.
Sementara itu Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang hadir sebagai saksi dalam kegiatan itu mengaku bangga dan bahagia atas capaian Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh kabupaten/kota se-NTB atas raihan predikat WTP. Di wilayah Indonesia bagian timur hanya dua provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya mendapat WTP, yakni NTB dan Gorontalo.
Tidak lupa dalam kesempatan itu Wagub mengingatkan agar kepala daerah dan DPRD secara serius memperbaiki catatan yang terus mengikuti predikat WTP tiap tahunnya.
"Ini menjadi berkah Ramadhan dan amanah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih bertanggung jawab. Kita sudah tiga tahun meraih predikat ini bersama. Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif harus terus terjaga. Mudah-mudahan tahun depan semua meraih WTP tapi dengan kualitas yang lebih baik lagi," tegas Wagub.
Hadir mewakili Bupati H. Fauzan Khalid, Wakil Bupati Hj. Sumiatun bersama Ketua DPRD Lombok Barat Imam Kafali menerima LHP dari BPK. Sumiatun menanggapi positif raihan WTP kelima untuk Lombok Barat ini. Walaupun baru dilantik mendampingi H. Fauzan Khalid sebagai kepala daerah, pengalaman Hj. Sumiatun tidak diragukan. Mantan Ketua DPRD Lombok Barat ini mengaku optimis dirinya bersama bupati mampu mempertahankan bahkan memperbaiki kualitas WTP tahun depan.
"Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur dan Kepala BPK Perwakilan NTB, kita harus lebih baik lagi kedepan. Begitu juga sinergi antara legislatif dan eksekutif, kemudian komitmen dan pelaksanaannya harus lebih baik lagi. Dan kita optimis untuk itu," tegas Hj. Sumiatun.(red)
Komentar0