OTTAWA, - Pemerintah Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Pengarah, Open Government Partnership (OGP) yang merupakan kemitraan lebih dari 80 negara di dunia yang mengusung tema pemerintah yang bersih dan modern. Sebelumnya menduduki jabatan serupa pada periode 2015 - 2018, Indonesia dipercaya kembali pada periode 2019 - 2022.
Berbicara pada ‘Open Government Partnership Global Summit’ di Ottawa (13/5), Kanada, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyatakan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kepercayaan ini merupakan wujud dari kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi.
Menurut Yanuar, pemerintah tidak hanya konsisten mendorong kebijakan yang mendorong perbaikan layanan publk, tapi juga terus membenahi diri. “Terbitnya peraturan presiden terkait dengan pencegahan korupsi, sistem pemerintah berbasis elektronik, upaya mengenali penerima manfaat dari korporasi dijadikan cermin oleh komunitas internasional sebagai praktik pemerintahan yang progresif,” kata Yanuar.
Sementara itu Direktur Eksekutif OGP, Sanjay Pradhan menyatakan kepemimpinan Indonesia dalam praktik keterbukaan pemerintah sangat diperlukan sebagai contoh bagi panggung internasional. Indonesia berhasil menunjukkan bagaimana masyarakat sipil selalu dilibatkan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan.
Open Government Partnership (OGP) merupakan kemitraan multilateral yang diprakarsai pada tahun 2011 oleh delapan negara dan merupakan kemitraan internasional di luar Persatuan Bangsa-Bangsa yang memiliki pertumbuhan negara anggota tercepat.(red)
Komentar0