DPRD Provinsi jangan jadi tukang rias Gubernur dong!

Oleh : Hasan Masat

Fungsi DPRD yang seharusnya memberi kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan mitranya dalam hal ini pemerintah daerah provinsi atau ekskutif semakin melemah dan nampak seperti tukang rias pengantin pasangan Zul-Rohmi, pengantinnya dihias terus sementara rakyatnya dibiarkan terlantar dan kebijakan-kebijakan diamini sedemikian rupa.

Banyak kebijakan Gubernur yang kesannya tidak mau terganggu dengan keadaan rakyat, penanganan pasca gempa yang tak berujung, simbolisasi keberpihakan akademik dengan pengiriman kuliah ke luar negeri, rencana pembubaran PT DMB, dan kelihatannya jargon yang tidak terfokus dalam rencana pemerintahan yang sedang berjalan.

Sikap DPRD yang seperti tukang rias ini, tentu memalukan dan naif bila dibandingkan dengan realitas kebutuhan masyarakat.

Kami berharap DPRD kritis dan menunjukkan jati dirinya sebagai mitra yang kritis dan strategis untuk jalannya pemerintahan yang lebih bersih dan baik.

Kekuasaan yang tanpa kontrol akan cendrung menciptakan tirani atau telah ada sifat kolutif transaksional didalamnya.

Penulis adalah : Direktur Lembaga Study Advokasi Demokrasi Rakyat dan Hak Asasi
(Lesa Demarkasi) NTB