Jakarta, Rabu 28 November 2018 -Menjelang akhir tahun, Kabupaten Lombok Barat meraih penghargaan Indeks Kelola bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD di bidang pembangunan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan ekonomi.
Penghargaan di Bidang Pembangunan Kesehatan diserahkan oleh Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Syarifuddin Udung kepada Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di Ballroom, Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
Penghargaan untuk Indeks Kelola APBD ini didasari oleh adanya fakta banyaknya daerah yang dianggap masih kurang efektif dalam mengelola APBD.
Heri Susanto, Chief Content Officer Katadata.co.id selaku penyelenggara menjelaskan bahwa penghargaan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan APBD yang sejalan dengan agenda bangsa dan negara, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu juga untuk mendorong kompetisi di antara para pemimpin daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif sekaligus untuk memberi apresiasi kepada mereka yang sukses mengelola APBD-nya.
“Dari hasil seleksi dan pengukuhan terhadap 508 kabupten/kota, kita melihat ada 66 daerah yang terpilih, dari Aceh hingga Papua. Mereka kami kelompokkan dalam empat kelompok. Kami melihatnya dari sisi IPM dan volume APBD. Dari hasil pengukuran kami, mereka telah berhasil dan efektif menggunakan APBD dan sesuai kebutuhan pembangunan dan berdampak signifikan di sejumlah bidang. Karena itu, mereka layak mendapat apresiasi dari prestasi ini,” ungkap Heri.
Selain menerima penghargaan, Fauzan Khalid secara khusus didaulat sebagai pembicara di hadapan para tamu undangan termasuk para kepala daerah se-Indonesia penerima penghargaan dan pejabat kementerian yang hadir dalam diskusi panel bersama Gumilang Aryo Sahadewo, pengajar FEB UGM yang terlibat dalam pembuatan model Indeks Kelola ini.
Dalam kesempatan itu, Fauzan Khalid berkesempatan berbagi strategi dan terobosan untuk mengatasi masalah kesehatan di Lombok Barat.
Masalah kesehatan nasional seperti kematian ibu neonatal maupun bayi masih terus terjadi setiap tahun, meskipun trend-nya menurun. Termasuk angka kasus stunting yang cukup tinggi di Indonesia.
Di Kabupaten Lombok Barat sendiri progress penurunan angka kasus stunting diakui pusat sangat baik.
Dari data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI 2007, angka kasus stunting di Lombok Barat mencapai 49.8%.
Tahun 2013, angka itu turun menjadi 46.9% dan tahun 2016 menjadi 32%. Data terakhir, Agustus 2018 angka stunting turun menjadi 28%. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sangat baik menghadapi stunting.
Dari capaian itu, Pemerintah Pusat pun memilih Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah percontohan dalam penurunan angka kasus stunting bersama 3 daerah lainnya se-Indonesia.
Katadata.co.id yang merupakan perusahaan media, data dan riset online yang terdiri dari para jurnalis dan periset berpengalaman selaku penyelenggara didukung lembaga Jari Ungu dan sejumlah ahli ekonomi indepenen, sebelumnya telah menyusun beberapa kategori Indeks Kelola yang merupakan Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD.
Pelibatan tim ahli independen untuk memastikan bahwa desain kegiatan dan metodologi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan operasional.(rl)
Komentar0