Jakarta, - "Tidak ada masalah yang sulit bila dalam masalah itu kita memiliki kepentingan. Dengan silaturrahmi dan kebersamaan maka semua masalah bisa teratasi," ungkap Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid di hadapan ratusan unsur Pemerintah Daerah se-Indonesia yang berkumpul dalam Talkshow di sela-sela Malam Penghargaan Indeks Kelola Kinerja dan Efektivitas Pengelolaan APBD yang diselenggarakan oleh katadata.co.id di Ballroom Djakarta Theatre XXI Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
Fauzan menambahkan, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengusung tiga kunci pembangunan.
"Ada tiga kata kunci dalam melaksanakan pembangunan, yaitu sinergitas, integratif, dan komplementaritas," ujar Fauzan saat diberikan kesempatan awal oleh moderator Desy Wijayanti.
Fauzan mengambil contoh penanganan stunting (pendek) pada bayi yang lahir. Agar masalah stunting dapat diatasi, maka seluruh jenjang pemerintahan, Perangkat Daerah, kader posyandu, dan masyarakat, menurut Fauzan harus saling bersinergi, saling memasuki, dan saling melengkapi.
"Di situ filosofi silaturrahmi dan kebersamaan itu dapat diimplementasikan. Masalah stunting tidak selalu masalah gizi atau kesehatan, namun kita juga menyentuh hulunya, yaitu maraknya pernikahan dini. Pernikahan dini bukan merupakan urusan Dinas Kesehatan, sehingga tergantung kepada Perangkat Daerah yang mengelola pengendalian penduduk dan KB, dalam hal ini DP2KBP3A," papar Fauzan.
Di Lombok Barat, masalah stunting merupakan masalah sangat krusial. Di tahun 2007, angka stunting menyentuh 49,8% bayi lahir dalam keadaan pendek. Setelah diintervensi dengan program, maka di tahun 2016 turun menjadi 32%. Saat ini, angka tersebut telah menurun sampai 28,9% yang sebenarnya ditargetkan tercapai di tahun 2020 nanti.
Salah satu bentuk intervensinya ada di persoalan hulunya, yaitu Pernikahan Dini. Untuk itu, Lombok Barat mengusung program Gerakan Anti Merarik Kodek (Gamaq) sebagai kampanye terhadap anti pernikahan dini. Saat ini, kasus pernikahan dini semakin menurun. Di tahun 2015, angka pernikahan dini mencapai 56%, namun telah mampu ditekan sampai mencapai 22% di tahun ini.
Keberhasilan capaian menurunkan stunting, membuat Lombok Barat menjadi salah satu dari tiga daerah pilot project penanganan stunting secara nasional oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk Gamaq, Lombok Barat menjadi satu-satunya yang memiliki program anti pernikahan dini. Bahkan di tahun 2019 nanti, akan dikukuhkan dalam Rancangan Peraturan Daerah.
Prestasi tersebut membuat katadata.co.id yang menggandeng para peneliti di bidang Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada untuk menilai dan memberikan penghargaan khusus kepada Fauzan di bidang Pembangunan Kesehatan. Tim ahli itu terdiri dari Elan Satriawan, Rimawan Pradiktio, dan Gumilang Aryo.
Namun oleh Deputi Kantor Staff Kepresidenan (KSP) Denni Puspa Purbasari tiga kunci tersebut akan menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menerapkan reward and punishment.
"Karena dilaksanakan bersama-sama, Kepala Daerah akan sulit menerapkan reward and punishment kepada Kepala SKPD. SKPD mana yang dianggap paling berjasa atas sukses sebuah program," ujar Denni.
Lombok Barat bersama 65 Kabupaten/ Kota dari 508 daerah yang diteliti mendapat apresiasi karena dianggap efektif dalam mengelola anggaran.
Penghargaan tersebut diberikan dalam empat kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan.
Selain Fauzan Khalid, talkshow itu juga menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Desa Syamsuddin Udung, Tim Peneliti UGM Gumilang Aryo, Presiden Direktur Lintas Arta Arya Damar, dan Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri sebagai pembicara.(rls)
Komentar0