 |
| (Kiri ke kanan) Suhaimi ismy, Dedi Iskandar Batu Bara, Ahsanul Khalik. |
Matanusantara.com - Mataram
Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah - RI Dedi Iskandar Batu Bara didampingi Anggota DPD-RI Dapil NTB Drs. H. Suhaimi ismy menggelar rapat terkait percepatan penanganan gempa bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik di Mataram, Kamis (27/09).
Hal ini dilakukan kata Dedi yang membidangi kesejahteraan sosial untuk mendapatkan data yang valid terkait realisasi bantuan serta kendala yang dihadapi dilapangan. Ia juga akan mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeksekusi semua janji dan kebijakan yang sudah disampaikan sebelumnya.
"Hal ini untuk validasi data, tugas kita mendorong dan mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan janji-janji terutama mempercepat terbangunnya hunian tetap, ketersediaan logistik juga tidak boleh terabaikan, kita dorong ketersediaan 400 ribu logistik," paparnya.
Ia menambahkan hak-hak bantuan harus tetap didapatkan. Apalagi kata dia hak kesehatan itu prioritas pasalnya bulan ini sudah masuk musim penghujan.
"Menurut data yang kami terima sampai saat ini realisasi penanganan masih dibawah sepuluh persen, tentu hal ini bertahap misalnya dana bantuan untuk kategori rumah rusak berat, baru 5000 korban yang sudah menerima tabungan walaupun belum bisa cair padahal tanggap darurat sudah selesei. Jangan kemudian pemerintah daerah menjadi pusat kemarahan masyarakat karena hal ini," sambungnya.
Sementara itu Suhaimi ismy mengatakan DPD akan memberi kepedulian termasuk dari pribadi ketua,
"Dinas Sosial kita anggap berkepentingan mengeluarkan data, dari data itu kita bisa mendapat info tentang kendala dan permasalahan korban sehingga DPD bersama pemerintah bisa mencari solusi, termasuk menyalurkan bantuan dari DPD kepada yang sudah terdata," ujarnya.
Suhaimi berharap pembantu presiden segera mengamankan kebijakan yg diambil dengan cepat. Ia menyayangkan birokrasi yang terlalu panjang dalam pencairan dana korban gempa.
"Secara substansi aturan gak boleh dilanggar, namun jika ada hal-hal yg bisa dipotong kenapa tidak," sesalnya.
Terpisah Kepala Dinas Sosial Prov. NTB mengaku kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan logistik sangat terbatas. Sehingga pihaknya meminta DPD membahas hal ini dipusat.
"Banyak persoalan terutama terkait logistik. Kita butuh dukungan pemerintah pusat melalui DPD menyuarakan supaya bantuan itu segera cair untuk percepatan penanganan," ungkapnya. (bn)
Komentar0